 |
| Buku yang menyebutkan Yerusalem Ibukota Israel (Istimewa) |
Baru
beberapa hari yang lalu dunia digegerkan dengan pernyataan Presiden Amerika
Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Hari ini, kehebohan
kembali terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Kali ini, tengah viral di media
sosial soal isi buku dalam pelajaran Kelas 6 Sekolah Dasar. Unggahan yang
tersebar di Facebook dan WhatsApp itu menjadi ramai
diperbincangkan apalagi menyusul keputusan kontroversial Donald Trump.
Tertulis dalam
buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) keluaran Penerbit Yudhistira, bahwa
Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel. Tidak hanya itu, dalam buku tersebut Palestina
tidak masuk dalam daftar Negara-negara Asia Barat. Hal ini bisa menimbulkan
kesan bahwa Palestina bukan negara yang berdaulat.
Sistematis dan masiv, jika hal ini merupakan sebuah kesengajaan. Sasaran tembak mereka adalah anak-anak kita yang merupakan calon generasi penerus selanjutnya. Dengan sendirinya anak-anak kita telah didoktrin untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, dan sebaliknya Israel-lah negara yang berdaulat.
Kondisi seperti ini semakin parah jika kita lihat tahun penerbitan buku tersebut. Dimana buku tersebut sudah terbit sejak tahun 2008. Bayangkan sudah berapa lama buku tersebut menjejali otak anak-anak kita untuk secara sadar digiring ke arah pengakuan bahwa Yerusalem adalah Ibukota Israel. Astagfirullah.
JawaPos.com menyebutkan bahwa
: Terkait
viralnya unggahan isi buku pelajaran itu, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) RI pun membenarkan bahwa buku itu merupakan buku
terbitan Yudhistira Tahun 2008.
"Ya,
itu buku yang di SK-kan tahun 2008. Itu merupakan hasil penilaian dari
Kemendikbud pada 2008 itu untuk menjalankan Kurikulum 2006," kata Kepala
Litbang Kemendikbud RI Totok Suprayitno di Jakarta, Selasa (12/12).
Totok
mengatakan, pihaknya menyambut positif respons masyarakat dalam menanggapi
informasi soal isu buku IPS kelas 6 tersebut. Masyarakat kini sudah jeli dalam
menerima bahan pelajaran yang ada di satuan pendidikan.
"Artinya
apa? Ekosistem perbukuan jalan. Bahwa masyarakat peduli ada bahan ajar yang
mungkin salah dikirim kepada anak-anak kita dan tidak diam. Nah, ini salah satu
tanda yg baik. Jadi masyarakat peduli dan melaporkan ada koreksi melalui
medsos," papar Totok.
Diketahui,
aturan soal terbitan buku pelajaran ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh
Satuan Pendidikan. Aturan itu menyatakan, buku pelajaran adalah sumber
pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan
dinyatakan layak oleh Kemendikbud untuk digunakan pada satuan pendidikan.
Selanjutnya,
Totok meminta pihak penerbit untuk meralat kesalahan informasi yang ada di
dalam buku tersebut.
"Buku
itu agar tidak terus menerus salah, itu akan segera dilakukan ralat. Lalu yang
sudah ada di website itu di-off dulu sementara sampai nanti ada
koreksi," pungkasnya.
