SUASANA SAWAH NAN INDAH || CINEMATIC SAWAH
Saturday, 1 January 2022
0
comments
Categories:
Dapatkan Bukunya Disini!!!
Buku Statistik Terlaris dan Terbaik
Dapatkan Bukunya Disini!!!
Buku Statistik Terlaris dan Terbaik
Dapatkan Bukunya Disini!!!
Buku Statistik Terlaris dan Terbaik
Dapatkan Bukunya Disini!!!
Buku Statistik Terlaris dan Terbaik
Trip to Batu Hideung Beach Tanjung Jaya || Travelling
Monday, 20 December 2021
0
comments
Trip to Batu Hideung Beach Tanjung Jaya || Travelling. Provinsi Banten menyimpan banyak pesona alam bernuansa eksotis. Salah satunya adalah Pantai Batu Hideung Tanjung Jaya. Obyek wisata ini berada di Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Pandeglang, berdekatan dengan kawasan Beach Club Tanjung Lesung.
Pantai Batu Hideung memiliki pesona dan ciri khas. Panorama eksotisnya benar-benar indah dan menakjubkan. Di sekitar garis pantainya dipenuhi bebatuan besar yang bisa dimanfaatkan untuk duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan lautan luas. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya lautan lepas. View-nya langsung mengarah ke lepas pantai Selat Sunda. Tak heran jika angin dan deburan ombak di sini ini cukup besar serta menantang.
Hal lain yang tidak kalah menarik adalah spot mancing dan bagan apung, hasil laut di sini cukup melimpah. Sejumlah warga biasa datang untuk memancing, sementara para nelayan mendirikan Bagan Apung. Bagan Apung digunakan untuk memancing cumi-cumi, udang, serta berbagai ikan laut di waktu malam hari dengan menggunakan lampu petromak sebagai penerangan.
Di sisi lain, sepanjang perjalanan menuju pantai ini kalian akan melewati adalah turunan dan tanjakan dengan panorama indah. Perbukitan hijau nampak di sisi timur, sementara sisi barat dihiasi birunya laut. Jadi, pemandangan sangat lengkap disuguhi keindahan alami seperti deretan pohon bakau, hamparan sawah, aliran sungai, serta fasilitas pelelangan ikan.
Pantai Batu Hideung memiliki pesona dan ciri khas. Panorama eksotisnya benar-benar indah dan menakjubkan. Di sekitar garis pantainya dipenuhi bebatuan besar yang bisa dimanfaatkan untuk duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan lautan luas. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya lautan lepas. View-nya langsung mengarah ke lepas pantai Selat Sunda. Tak heran jika angin dan deburan ombak di sini ini cukup besar serta menantang.
Hal lain yang tidak kalah menarik adalah spot mancing dan bagan apung, hasil laut di sini cukup melimpah. Sejumlah warga biasa datang untuk memancing, sementara para nelayan mendirikan Bagan Apung. Bagan Apung digunakan untuk memancing cumi-cumi, udang, serta berbagai ikan laut di waktu malam hari dengan menggunakan lampu petromak sebagai penerangan.
Di sisi lain, sepanjang perjalanan menuju pantai ini kalian akan melewati adalah turunan dan tanjakan dengan panorama indah. Perbukitan hijau nampak di sisi timur, sementara sisi barat dihiasi birunya laut. Jadi, pemandangan sangat lengkap disuguhi keindahan alami seperti deretan pohon bakau, hamparan sawah, aliran sungai, serta fasilitas pelelangan ikan.
#travelling #wisata #pantai #batuhideung #tanjunglesung #wisatapandeglang #wisatatanjunglesung
Video lengkap silahkan cek disini
Baca Selengkapnya ....
Cek Ruang Inap RBW 1 Lantai Hanya 1 Ampli || SP Raja Dilaut VS SP Piyik Revisi Stereo
Monday, 27 September 2021
0
comments
Cek Ruang Inap RBW 1 Lantai Hanya 1 Ampli || SP Raja Dilaut VS SP Piyik Revisi Stereo
Setelah kurang lebih 4 bulan, RBW ukuran 3mx7m 1 lantai menggunakan teknik 2 suara yaitu SP Raja Dilaut dan SP Piyik Revisi Stereo (1 suara dalam 1 flasdisk) serta hanya menggunakan 1 ampli piro MW 88. Alhamdulillah berhasil menginapkan BW dengan nampaknya beberapa titik kotoran serta 2 sarang walet. Semoga kedepan RBW ini lebih berhasil lagi. Aamiin Ya Rabbal 'alamin... Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subcribe, share, dan comment.FB: ZakyMedia Channel Web: http://www.zakymedia.com/ Video respon ketika on perdana https://youtu.be/ak2gb3Zd12I Untuk download SP Raja Dilaut VS Sp Piyi Revisi Stereo http://www.zakymedia.com/2021/07/respon-full-sp-raja-dilaut-vs-piyik.html #cekruanginap #sprajadilaut #sppiyikrevisi #inapliur77 #andisufar #suparsinar77 #budidayawalet #walet #suarawalet
Baca Selengkapnya ....
Quiz V : Dupak dalam E-learning JF PK APBN
Friday, 24 September 2021
0
comments
E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN paling lama 3 (tiga) tahun
harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan
Keuangan APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor 151/PMK.05/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 Ayat (4).
Dalam Pasal 9 Ayat (5), apabila Pranata dan
Analis Pengelola Keuangan APBN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pelatihan fungsional diberhentikan dari jabatannya. Atas dasar tersebut di
atas, Pranata Keuangan dan Analis Pengelola Keuangan APBN wajib hukum mengikuti
pelatihan dimaksud.
Berikut merupakan kisi-kisi soal dan
jawaban pada Quiz V : Dupak dalam E-learning Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Penulis hanya memberikan
perkiraan soal dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran jawaban.
1.
Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai…
Jawaban: bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pejabat Fungsional.
2.
Sub Unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan dapat dilaksanakan
oleh JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN apabila
mendapatkan tugas sebagai…
Jawaban: Pejabat Pembuat Komitmen.
3.
Pejabat yang menandatangani SKP JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN dan JF Pranata Keuangan APBN adalah…
Jawaban; Pejabat Fungsional dan atasan langsung.
4.
Dibawah ini yang tidak termasuk dalam lampiran DUPAK JF Analis
Pengelolaan Keuangan APBN adalah…
Jawaban: Fotokopi Kartu Pegawai.
5.
Pengajuan DUPAK untuk kegiatan yang dilaksanakan pada periode
Januari-Juni dilaksanakan paling lambat pada tanggal…
Jawaban: 7 Juli.
6.
Dalam rangka penilaian AK, apabila tidak terdapat perbedaan
penilaian antara 2 penilai, maka…
Jawaban: AK disahkan pada sidang pleno.
7.
Dalam rangka penilaian AK, apabila terdapat perbedaan
penilaian antara 2 penilai, maka…
Jawaban: Dilakukan penilaian lebih lanjut pada sidang pleno.
8.
Yang menjadi keharusan Pejabat Fungsional dalam penuangan bukti
tugas pada DUPAK adalah…
Jawaban: mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan.
9.
Hasil Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, disampaikan kepada,
kecuali…
Jawaban; KPPN.
10.
Pejabat yang tidak membubuhkan tanda tangan pada DUPAK adalah…
Jawaban: Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
11.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019,
DUPAK adalah…
Jawaban: Daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang
telah dilaksanakan dan disusun oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang
bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit melalui Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit dengan format sesuai
ketentuan peraturan perundangan.
12.
Dibawah ini yang benar terkait hubungan SKP dan DUPAK adalah…
Jawaban: Dupak memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.
13.
Yang bukan merupakan ketentuan terkait DUPAK adalah…
Jawaban: DUPAK disusun 1 kali setiap tahun.
14.
Sub Unsur yang dapat dilakukan oleh JF Pranata Keuangan APBN
yang ditugaskan menjadi “Bendahara Pengeluaran” adalah…
Jawaban: Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi.
15.
Pejabat yang Berwenang Menetapkan AK bagi JF Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Ahli Madya adalah…
Jawaban: Direktur Jenderal Perbendaharaan.
16.
Dibawah ini yang menjadi dasar petunjuk teknis dalam pengusulan,
penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN
dan JF Pranata Keuangan APBN adalah…
Jawaban: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 26/PB/2020.
17.
Sub unsur pada unsur Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah…
Jawaban: Perikatan dan Penyelesaian Tagihan, Pelaksanaan Perintah Pembayaran,
dan Analisis LaporanKeuangan Instansi.
Semoga
bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih…
Link Quiz II disini
Link Quiz III disini
Link Quiz IV disini
Baca Selengkapnya ....
Quiz IV : Peraturan/Kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Tuesday, 21 September 2021
0
comments
E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata dan Analis
Pengelola Keuangan APBN paling lama 3 (tiga) tahun
harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang
Pengelolaan Keuangan APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor 151/PMK.05/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 Ayat (4).
Dalam Pasal 9 Ayat (5), apabila Pranata dan Analis Pengelola
Keuangan APBN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional
diberhentikan dari jabatannya. Atas dasar tersebut di atas, Pranata Keuangan
dan Analis Pengelola Keuangan APBN wajib hukum mengikuti pelatihan dimaksud.
Berikut merupakan kisi-kisi soal dan
jawaban pada Quiz IV : Peraturan/Kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
dalam E-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan
APBN. Penulis hanya memberikan perkiraan soal dan tidak bertanggung jawab atas
kebenaran jawaban.
1. Bukti kontrak yang digunakan untuk
pekerjaan pembuatan Pos Satpam dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh
juta rupiah) minimal adalah…
Jawaban: Surat Perintah Kerja
2. Yang dapat melakukan kesepakatan
kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola (pelaksanaan Swakelola tipe II) ialah…
Jawaban: PA/ KPA
3. Pernyataan yang benar tentang uang
muka pada pengadaan barang jasa dengan pascakualifikasi adalah…
Jawaban: Uang muka dapat diberikan oleh PPK kepada penyedia untuk
pengadaan barang jasa dengan pascakualifikasi
4. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli
dalam pelaksanaan Swakelola tipe I ialah…
Jawaban: Tidak Boleh Melebihi 50% Dari Jumlah Tim Pelaksana
5. Di bawah ini TIDAK termasuk
dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
swakelola…
Jawaban: Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna
anggaran secara berkala
6. Perencanaan pengadaan barang/jasa
yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan…
Jawaban: Renja KL
7. Adendum yang tidak dapat dibayarkan
dalam Pekerjaan pembangunan Rumah Dinas dengan nilai kontrak sebesar
Rp250.000.000,00 (duaratuslima puluh juta rupiah) menggunakan kontrak lumsum
adalah…
Jawaban: Perubahan Spesifikasi lantai dari keramik menjadi granit Rumah
Dinas dengan Penambahan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluhjuta
rupiah)
8. Tim Pelaksana menyerahkan hasil
pekerjaan Swakelola kepada…
Jawaban: PPK
9. Salah sau bagian yang termasuk
pelaksanaan kontrak ialah…
Jawaban: Serah Terima Hasil Pekerjaan
10. Tugas tim persiapan swakelola ialah…
Jawaban: Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan
rencana biaya
11. Tim Pengawas pada
penyelenggaraan Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh…
Jawaban: Pimpinan Kelompok Masyarakat
12. Kontrak pengadaan barang yang
digunakan ketika terjadi keadaan darurat adalah…
Jawaban: Kontrak Biaya Plus
13. Alasan perubahan (adendum) kontrak
yang dapat disepakati oleh PPK dengan penyedia ialah kecuali…
Jawaban: Perubahan Cara Bayar dari Termin Menjadi Bulanan
14. Pernyataan yang benar terhadap denda
keterlambatan yang akan dipotong pada pembayaran penyelesaian pekerjaan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 adalah…
Jawaban: Denda 1 permil kali
kontrak atau bagian kontrak sebelum PPN dikali hari keterlambatan
15. Di bawah
ini yang TIDAK termasuk ruang lingkup dari perencanaan pengadaan
melalui Swakelola ialah…
Jawaban: Konsolidasi PBJ
16. Waktu yang tepat pada
pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…
Jawaban: Setelah RUP diumumkan
17. Berita Acara Serah Terima Barang
ditandatangani oleh…
Jawaban: Penyedia dan PPK
18. Yang harus menandatangani kontrak
dalam pelaksanaan Swakelola tipe II ialah…
Jawaban: PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
Semoga
bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih…
Link Quiz II disini
Link Quiz III disini
Link Quiz V disini
Baca Selengkapnya ....
Quiz II : Peraturan di Bidang Pelaksanaan Anggaran
0
comments
E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
ASN
yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelola Keuangan
APBN paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pelatihan
fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor
151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 Ayat (4).
Dalam
Pasal 9 Ayat (5), apabila Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN yang belum
mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional diberhentikan dari
jabatannya. Atas dasar tersebut di atas, Pranata Keuangan dan Analis Pengelola
Keuangan APBN wajib hukum mengikuti pelatihan dimaksud.
Berikut merupakan
kisi-kisi soal dan jawaban pada Quiz II : Peraturan di Bidang Pelaksanaan
Anggaran dalam E-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan
Keuangan APBN. Penulis hanya memberikan perkiraan soal dan tidak bertanggung
jawab atas kebenaran jawaban.
1.
Indikator kinerja untuk aspek Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran antara lain…
Jawaban: Dispensasi SPM dan Data Kontrak
2.
SPBy disetujui dan ditandatangani oleh…
Jawaban: PPK atas nama KPA
3.
Surat Perintah Kerja yang digunakan sebagai dokumen perikatan
memuat antara lain…
Jawaban: Sanksi dalam hal kedua belah pihak
melakukan wanprestasi
4.
Kementerian Keuangan selaku BUN dalam menetapkan indikator untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga ditinjau dari sisi…
Jawaban: Kesesuaian Terhadap Perencanaan
5.
Setiap transaksi penerimaan negara melalui lembaga persepsi
lainnya harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan dilengkapi
nomor yaitu…
Jawaban: NTL
6.
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021, bobot
penilaian indikator capaian output adalah…
Jawaban: 17%
7.
Pola penyetoran pajak dari penyedia atas pembayaran pembelian
inventaris kantor yang dibebankan ke UP dipungut pajak oleh Bendahara
Pengeluaran adalah…
Jawaban: Wajib Pajak – Bendahara Pengeluaran –
Kas Negara
8.
Kartu Kredit Pemerintah untuk Perjalan Dinas diperbolehkan untuk
membayar tagihan…
Jawaban: Tiket transportasi PP
9.
Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan
dana/pengesahan oleh Kuasa BUN berdasarkan dokumen…
Jawaban: DIPA Petikan
10.
Pengujian terhadap kebenaran output dari
suatu kegiatan termasuk dalam pengujian…
Jawaban: Doelmatigheid
11.
Pembayaran honorarium kepada pegawai yang bersumber dari belanja
barang dapat dilakukan dengan dilengkapi dokumen…
Jawaban: Surat Keputusan yang menyatakan biaya
yang timbul dibebankan ke DIPA
12.
Kuitansi dipergunakan untuk perjanjian pengadaan barang/jasa
dengan nilai…
Jawaban: sampai dengan Rp50.000.000,00
13.
Pembelian ban mobil dinas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah) termasuk jenis belanja…
Jawaban: Modal
14.
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan
dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp 7 miliar maka pernyataan dibawah ini
yang benar adalah…
Jawaban: UP maksimal sebesar Rp500.000.000,00
15.
Pejabat yang wajib menguji kebenaran substansi hasil pekerjaan
yang berupa Kesesuaian Spek dan volume adalah…
Jawaban: PPK
16.
Penarikan dana oleh KPPN Khusus atas permintaan satker/pelaksana
kegiatan dengan mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kpd PHLN utk membayar kepada
pihak yang ditunjuk/rekanan disebut…
Jawaban: Pembayaran Langsung (Direct Payment)
17.
Kelengkapan Dokumen Pengujian dengan Mekanisme LS dan UP antara
lain…
Jawaban: Kuitansi
18.
Pembelian printer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah), dibebankan ke akun…
Jawaban: Belanja
Modal
19.
Nilai IKPA yang dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan rasio
ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual
terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN adalah…
Jawaban: Penyelesaian Tagihan
Semoga bermanfaat, silahkan di share
sebanyak-banyaknya. Terima kasih…
Link Quiz III disini
Link Quiz IV disini
Link Quiz V disini
Baca Selengkapnya ....