Quiz II : Peraturan di Bidang Pelaksanaan Anggaran

Posted by Zaky Media Tuesday, 21 September 2021 0 comments

 E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 Ayat (4).

Dalam Pasal 9 Ayat (5), apabila Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional diberhentikan dari jabatannya. Atas dasar tersebut di atas, Pranata Keuangan dan Analis Pengelola Keuangan APBN wajib hukum mengikuti pelatihan dimaksud.

Berikut merupakan kisi-kisi soal dan jawaban pada Quiz II : Peraturan di Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam E-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Penulis hanya memberikan perkiraan soal dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran jawaban.

1.   Indikator kinerja untuk aspek Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran antara lain… 

Jawaban: Dispensasi SPM dan Data Kontrak

 

2.   SPBy disetujui dan ditandatangani oleh… 

Jawaban: PPK atas nama KPA

 

3.   Surat Perintah Kerja yang digunakan sebagai dokumen perikatan memuat antara lain… 

Jawaban: Sanksi dalam hal kedua belah pihak melakukan wanprestasi

 

4.   Kementerian Keuangan selaku BUN dalam menetapkan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga ditinjau dari sisi… 

Jawaban: Kesesuaian Terhadap Perencanaan

 

5.   Setiap transaksi penerimaan negara melalui lembaga persepsi lainnya harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan dilengkapi nomor yaitu… 

Jawaban: NTL

 

6.   Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021, bobot penilaian indikator capaian output adalah… 

Jawaban: 17%

 

7.   Pola penyetoran pajak dari penyedia atas pembayaran pembelian inventaris kantor yang dibebankan ke UP dipungut pajak oleh Bendahara Pengeluaran adalah… 

Jawaban: Wajib Pajak – Bendahara Pengeluaran – Kas Negara

 

8.   Kartu Kredit Pemerintah untuk Perjalan Dinas diperbolehkan untuk membayar tagihan… 

Jawaban: Tiket transportasi PP

 

9.   Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan oleh Kuasa BUN berdasarkan dokumen… 

Jawaban: DIPA Petikan

 

10.         Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian… 

Jawaban: Doelmatigheid

 

11.         Pembayaran honorarium kepada pegawai yang bersumber dari belanja barang dapat dilakukan dengan dilengkapi dokumen… 

Jawaban: Surat Keputusan yang menyatakan biaya yang timbul dibebankan ke DIPA

 

12.         Kuitansi dipergunakan untuk perjanjian pengadaan barang/jasa dengan nilai… 

Jawaban: sampai dengan Rp50.000.000,00

 

13.         Pembelian ban mobil dinas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) termasuk jenis belanja… 

Jawaban: Modal

 

14.         Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp 7 miliar maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah… 

Jawaban: UP maksimal sebesar Rp500.000.000,00

 

15.         Pejabat yang wajib menguji kebenaran substansi hasil pekerjaan yang berupa Kesesuaian Spek dan volume adalah

Jawaban: PPK

 

16.         Penarikan dana oleh KPPN Khusus atas permintaan satker/pelaksana kegiatan dengan mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kpd PHLN utk membayar kepada pihak yang ditunjuk/rekanan  disebut… 

Jawaban: Pembayaran Langsung (Direct Payment)

 

17.         Kelengkapan Dokumen Pengujian dengan Mekanisme LS dan UP antara lain… 

Jawaban: Kuitansi

 

18.         Pembelian printer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibebankan ke akun… 

Jawaban: Belanja Modal

 

19.         Nilai IKPA yang dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN adalah… 

Jawaban: Penyelesaian Tagihan

 

Semoga bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih…

Link Quiz III disini

Link Quiz IV disini

Link Quiz V disini

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Quiz II : Peraturan di Bidang Pelaksanaan Anggaran
Ditulis oleh Zaky Media
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://www.zakymedia.com/2021/09/quiz-ii-peraturan-di-bidang-pelaksanaan.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini. Untuk info lebih lengkap silahkan email ke ubaidibnussholih@gmail.com atau HP 087773112977 (sms only).

0 comments:

Post a Comment

Ricky Pratama's Blog support EvaFashionStore.Com - Original design by Bamz | Copyright of ZakyMedia.Com.